Kehidupan berdemokrasi di suatu negara salah satunya ditentukan oleh seberapa besar partisipasi politik dari masyarakatnya. Partisipasi itu akan tampak ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya, ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau saat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi parlemen, baik di pusat maupun di daerah.
Tantangan di ruang digital di tanah air saat ini semakin besar. Konten-konten negatif terus bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat Stranas-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional,” didefinisikan pada Pasal 1 ayat (1).
Praesent dui ex, dapibus eget mauris ut, finibus vestibulum enim. Quisque arcu leo, facilisis in fringilla id, luctus in tortor. Nunc vestibulum est quis orci varius viverra. Curabitur dictum volutpat massa vulputate molestie. In at felis ac velit maximus convallis.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional LT. Handoko menilai kehadiran infrastruktur 5G dapat membuka peluang ekonomi kreatif berbasis inovasi digital. Menurutnya hal itu bisa diwujudkan dengan memperkuat infrastruktur dan talenta digital.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pusat (IHPS) II serta penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 secara virtual dari Kantor Kemenpora
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020
Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan WTP ini merupakan yang kelima didapat secara berturut-turut.
